Pemprov Kalteng Komitmen Wujudkan Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak
PALANGKA RAYA,humanusantara.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah berkomitmen mendukung terwujudnya akses air bersih dan sanitasi layak bagi seluruh masyarakat, sebagai bagian dari upaya mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Hal tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalimantan Tengah Herson B Aden, saat membuka Workshop Bidang Air Minum dan Sanitasi Kalimantan Tengah 2025, yang digelar di aula Bapperida, Rabu (5/11/2025).
Herson menjelaskan, pembangunan air bersih dan sanitasi tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur, tetapi merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Penerapan sanitasi yang baik dapat mencegah berbagai penyakit, menekan risiko stunting, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” ujarnya.
Menurutnya, sanitasi memiliki keterkaitan erat dengan kesehatan dan kebersihan lingkungan. Karena itu, pemerintah mendorong penyediaan akses air bersih, perbaikan sistem pembuangan limbah, edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta pengelolaan sampah yang terintegrasi.
Ia menambahkan, tanpa ketersediaan air minum dan sanitasi yang aman, anak-anak akan lebih rentan terhadap stunting. Oleh sebab itu, diperlukan rencana kerja yang jelas dan indikator yang terukur, melalui pendekatan holistik berbasis data yang akurat.
“Pemerintah juga terus berupaya mewujudkan target Sustainable Development Goals (SDGs) di bidang air minum dan sanitasi aman serta berkelanjutan bagi semua,” ucapnya.
Untuk mendukung hal tersebut, target SDGs telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang menargetkan 40,2 persen rumah tangga perkotaan memiliki akses air siap minum perpipaan dan 30 persen rumah tangga memiliki akses sanitasi aman pada tahun 2029.
Di sisi lain, RPJMD Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 menargetkan 50 persen rumah tangga perkotaan memiliki akses air siap minum perpipaan, 20 persen rumah tangga memiliki akses sanitasi aman, 40 persen rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah, serta 23,8 persen timbulan sampah dapat diolah di fasilitas pengolahan.
“Untuk mencapai target tersebut, diperlukan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat,” tegas Herson. (hns2/red)
