Pemprov Kalteng Minta Kabupaten/Kota Alokasikan Anggaran Rutin Pengendalian Karhutla
PALANGKA RAYA,humanusantara.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota agar mulai mengalokasikan anggaran rutin untuk pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) mulai tahun 2026.
Permintaan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah H Agustiar Sabran dalam sambutannya yang dibacakan Plt Sekretaris Daerah Leonard S Ampung, dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Karhutla Wilayah Provinsi Kalteng Tahun 2025, di aula Jayang Tingang, kantor gubernur Kalteng, Kamis (16/10/2025).
“Mulai 2026, bupati dan wali kota harus memastikan anggaran pengendalian karhutla masuk dalam program rutin BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup. Jangan menunggu status darurat baru bergerak,” kata Leonard.
Ia menekankan, pola pengendalian karhutla ke depan harus bergeser dari pendekatan darurat bencana menjadi kegiatan rutin dan berkelanjutan. Selama tiga tahun terakhir, Pemprov Kalteng telah memberikan dukungan kepada kabupaten/kota, dan kini saatnya daerah turut memperkuat komitmen tersebut.
Selain pemerintah daerah, dunia usaha juga diminta berperan aktif dalam pencegahan karhutla melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
“Perusahaan dapat membantu melalui pelatihan masyarakat, penyediaan alat pemadam, atau patroli bersama. Kolaborasi ini penting agar pengendalian di lapangan lebih efektif,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Leonard mengingatkan pentingnya penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan serta Pergub Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembukaan Lahan Non-Gambut bagi Masyarakat Hukum Adat. Ia meminta pemerintah kabupaten/kota segera menyusun peta lahan non-gambut sebagai dasar pemberian izin pembukaan lahan dengan cara bakar.
“Penyusunan peta harus selesai paling lambat Desember 2025 agar pada awal 2026 dapat disosialisasikan kepada kepala desa, damang, kepala adat, Satgas Karhutla, TNI dan Polri,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Ahmad Toyib menyampaikan rapat koordinasi tersebut menjadi ajang evaluasi akhir tahun sekaligus penyusunan rencana kerja pengendalian karhutla tahun 2026.
“Kami ingin menjaga capaian Kalimantan Tengah Bebas Kabut Asap agar terus berlanjut. Untuk itu, dibutuhkan dukungan anggaran dan koordinasi lintas sektor yang lebih kuat,” ujarnya. (hns2/red)
