Kajati Kalteng Bakal Ketat Pelototi Pelaksanaan Proyek Cetak Sawah, Agus: Setiap Rupiah Wajib Dipertanggungjawabkan
PALANGKA RAYA,humanusantara – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah bakal memelototi dan mengawasi secara ketat pelaksanaan program strategis nasional (PSN), khususnya program cetak sawah, yang saat ini sedang gencar-gencarnya di laksanakan di Kalimantan Tengah.
Pasalnya program tersebut, merupakan langkah tepat pemerintah, dalam memperkuat ketahanan pangan nasional serta menciptakan swasembada pangan.
Penegasan itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol, dalam pernyataannya pada Rapat Koordinasi Percepatan Program Cetak Sawah Tahun 2025, Kamis (25/9/2025).
“Kami berkomitmen mengawal program pembangunan, khususnya proyek cetak sawah, agar berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terutama petani,” kata Agus dalam pernyataannya.
Dalam kesempatan itu ia juga menegaskan, dana yang digunakan adalah uang negara yang bersumber dari rakyat.
“Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan. Wajib menjaga integritas, tidak melakukan penggelapan ataupun penyimpangan. Setiap penyimpangan akan dipantau, dan kami akan tegas ketika ditemukan tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Komitmen pengawasan itu juga kata dia, berlaku untuk dirinya sendiri serta seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah serta seluruh Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
“Kalau ada temukan saya main proyek cetak sawah dan jajaran saya laporkan,” ujarnya menegaskan.
Dikatakan, pelaksanaan program pembangunan jangan hanya mengejar laporan administratif, tetapi harus menghasilkan kualitas pekerjaan yang bermanfaat.
Terpenting pastikan hasilnya bisa dimanfaatkan petani. Lahan harus siap tanam, jaringan irigasi harus berfungsi, dan semua sesuai ketetapan.
“Kami menekankan adanya keterbukaan dan transparansi laporan. Jika terdapat kendala teknis di lapangan, pihak terkait diminta segera melapor agar tidak menimbulkan kerugian negara. Transparansi dan komunikasi secara terbuka dengan laporan berkala yang jujur. Jika ada kendala teknis, cuaca, atau faktor sosial di lapangan, segera komunikasikan dengan BPK atau organisasi terkait. Jangan menunggu masalah menjadi lebih besar hingga merugikan keuangan negara,” demikian Agus. (hns1/red)
