Personel Ditsamapta Backup Pengamanan Unjuk Rasa Warga Karang Tunggal
PALANGKA RAYA,humanusantara.com – Personel Ditsamapta Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) memberikan pengawalan ketat terhadap pelaksanaan aksi unjuk rasa warga Desa Karang Tunggal, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Selasa (22/7/2025).
Puluhan personel diterjukan dalam mengawal aksi unjuk rasa tersebut, untuk memastikan penyampaian aspirasi masyarakat tersebut bisa berjalan aman, damai dan lancar.
Dalam pengawalan aksi tersebut, personel Ditsamapta Polda Kalteng dipimpin AKP Kusean Affandi.
Aksi tersebut digelar warga Karang Tunggal terkait permasalahan pertambangan batu bara dengan PT Bumi Makmur Waskita (BMW).
Aksi damai puluhan warga tersebut merupakan bentuk protes atas tindakan penggusuran lahan perkebunan kelapa sawit milik mereka yang diduga dilakukan secara sepihak oleh PT BMW.
Dalam aksi tersebut, Tukaji, perwakilan masyarakat menyampaikan, warga selama ini hidup dari hasil kebun sawit yang dikelola secara mandiri.
Namun, tindakan perusahaan yang menggusur lahan tanpa dialog dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang dan tidak manusiawi.
“Kami tidak menolak pembangunan, tapi bukan dengan cara menggusur dan menghancurkan sumber penghidupan kami. Jika PT BMW datang untuk memajukan desa, kami akan mendukung. Tapi bukan dengan cara seperti ini,” kata Tukaji dalam orasinya.
Dalam aksi yang berlangsung tertib tersebut, warga berharap Gubernur Kalteng turun tangan dan memberikan perlindungan atas hak-hak masyarakat kecil yang terancam oleh kepentingan korporasi.
Menanggapi aksi ini, Staf Ahli Gubernur Kalteng bidang Pemerintahan Herson B Aden menyampaikan, pemerintah akan menindaklanjuti laporan warga.
Ia juga memastikan Pemprov Kalteng akan bersikap adil dan mendampingi proses penyelesaian sengketa.
“Kami meminta data rinci dari warga untuk dilakukan investigasi. Jika ditemukan pelanggaran, kami siap memediasi antara warga dan pihak perusahaan,” kata Herson.
Dikatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng berkomitmen untuk berpihak kepada rakyat dan menjunjung keadilan sosial.
Kasus itu menambah deretan konflik agraria di Indonesia, yang menunjukkan pentingnya perlindungan hukum atas hak masyarakat adat dan lokal. (hns1/red)
