Pemerintah Diminta Tingkatkan Layanan Kesehatan
PALANGKA RAYA,humanusantara.com – Fraksi Partai NasDem DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong agar pemerintah terus meningkatkan layanan Kesehatan di Bumi Tambun Bungai.
Hal itu disampaikan, Sekretaris Fraksi Nasdem DPRD Kalteng Bryan Iskandar, saat dibincangi awak media, Jumat (16/5/2025).
Ia menilai, bahwa capaian kinerja sektor kesehatan di provinsi itu menunjukkan perkembangan positif, khususnya dalam indikator usia harapan hidup.
Meski demikian, politisi muda Partai NasDem itu tetap menyoroti sejumlah hal yang perlu ditingkatkan, terutama dalam konteks pemenuhan pelayanan dasar dan alokasi anggaran.
“Usia harapan hidup di Kalteng mencapai 104,6 persen, ini sangat baik. Tapi perlu dicatat, indikator ini hanya salah satu dari sekian banyak pengukur derajat kesehatan masyarakat,” kata Bryan.
Dikatakan, penurunan prevalensi stunting juga merupakan perkembangan signifikan. Prevalensi stunting terus menurun dan pada 2024 tercatat sebesar 10,3 persen. Itu menunjukkan adanya upaya serius, meskipun alokasi anggaran belanja penunjang justru lebih besar dari anggaran belanja pokok.
“Kita menyayangkan bahwa alokasi anggaran untuk sektor kesehatan di APBD 2024 baru mencapai 8,16 persen dari total belanja daerah. Ini belum memenuhi amanat undang-undang yang mengharuskan minimal 10 persen. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah ke depan,” ujarnya.
Demi meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, pihaknya merekomendasikan sejumlah langkah strategis, seperti penguatan jejaring layanan primer melalui peningkatan sarana dan prasarana di Puskesmas dan Posyandu.
“Termasuk inventarisasi dan monitoring berkala terhadap fasilitas tersebut,” jelasnya.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) III, meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Lamandau dan Sukamara itu juga menyoroti kekurangan tenaga kesehatan di berbagai lini.
Ia mengungkapkan bahwa banyak Puskesmas masih kekurangan perawat, bidan, dan dokter spesialis.
“RSUD Hanau misalnya, masih didominasi oleh tenaga kontrak. Dari 375 tenaga kerja, 264 di antaranya atau 70,4 persen merupakan tenaga kontrak,” ungkap Anggota DPRD Kalteng dua periode itu.
Lebih lanjut, ia juga mendorong peningkatan insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil dan untuk kader Posyandu.
“Mereka berada di garda terdepan pelayanan kesehatan, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus,” pungkasnya.
Ia meminta agar pemerintah memperkuat sistem monitoring dan evaluasi terhadap mutu pelayanan kesehatan, khususnya di RSUD Doris Sylvanus.
“Beberapa indikator pelayanan memang sudah baik, tetapi belum semua mencapai target. Ini harus segera disinkronkan dan diperbaiki,” demikian kata Bryan. (hns1/red)
