Fraksi Golkar Soroti Ketimpangan Layanan Pendidikan dan Kesehatan
PALANGKA RAYA,humanusantara.com – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai, sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Bumi Tambun Bungai.
Dalam pandangan fraksinya, kedua sektor tersebut harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah.
Juru bicara Fraksi Partai Golkar Rahardian Fani mengungkapkan, bahwa hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD masih menemukan sejumlah persoalan yang menghambat kemajuan.
“Kami mencatat adanya ketimpangan kualitas layanan pendidikan antarwilayah, rendahnya serapan pelatihan vokasional yang relevan serta akses pendidikan yang masih terbatas di daerah 3T, tertinggal, terdepan dan terluar,” kata Rahardia pada rapat Paripurna DPRD Kalteng beberapa waktu lalu.
Fraksi Golkar, lanjutnya, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng untuk segera mempercepat reformasi pendidikan yang berorientasi pada keterpaduan antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja.
“Kami ingin pendidikan formal di Kalteng benar-benar link and match dengan kebutuhan tenaga kerja lokal, khususnya di sektor pertanian modern, pariwisata, dan industri pengolahan,” tegasnya.
Anggota Komisi III DPRD itu juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah-daerah terpencil.
“Peningkatan infrastruktur sekolah, digitalisasi pembelajaran, penguatan Balai Latihan Kerja (BLK), serta pemenuhan guru di daerah terpencil harus menjadi prioritas dalam tahun anggaran yang akan datang,” ujarnya.
Tak hanya sektor pendidikan, Rahardian juga menyoroti tantangan besar yang masih dihadapi layanan kesehatan di Kalteng.
Meskipun ia mengakui adanya kemajuan, seperti penurunan angka stunting, pelayanan kesehatan primer maupun rujukan dinilai masih belum optimal.
“Kita masih menghadapi kekurangan tenaga kesehatan, keterbatasan alat medis dan lambannya sistem rujukan antar fasilitas kesehatan,” lanjutnya.
Fraksi Golkar mendesak agar pemerintah provinsi melakukan distribusi tenaga kesehatan yang berbasis kebutuhan nyata di lapangan.
“Distribusi tenaga kesehatan harus tepat sasaran. Daerah yang kekurangan harus segera mendapat perhatian, jangan sampai masyarakat di pedalaman terus tertinggal dalam pelayanan dasar ini,” ungkapnya.
Selain itu, Fraksi Golkar meminta agar cakupan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) diperluas secara inklusif, khususnya bagi masyarakat rentan di pelosok.
“Jaminan kesehatan harus bisa menjangkau seluruh warga, terutama mereka yang selama ini kesulitan mengakses layanan karena faktor geografis dan ekonomi,” tuturnya.
Pihaknya juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari upaya membangun SDM Kalteng yang lebih berkualitas.
“Ini adalah investasi jangka panjang yang harus kita perjuangkan bersama demi masa depan Kalteng,” pungkasnya. (hns1/red)
