Pulpis Siap Dukung Pendirian Sekolah Rakyat
PALANGKA RAYA,humanusantara.com –Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau (Pulpis), Kalimantan Tengah (Kalteng), menyatakan kesiapan penuh mendukung pendirian Sekolah Rakyat (SR) di kabupaten itu.
Sekolah rakyat merupakan program pemerintah pusat, melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI, yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem agar dapat memperoleh akses pendidikan yang layak.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pulpis Tony Harisinta menyampaikan, bahwa program itu akan mencakup jenjang pendidikan dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Hal tersebut diungkapkannya, usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (Rakordalev) di kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Pulpis, Rabu (23/4/2025).
“Pemerintah pusat akan memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana, termasuk penyediaan tenaga pendidik. Targetnya adalah 1.000 peserta didik yang berasal dari masyarakat miskin ekstrem,” kata Tony.
Ia menekankan sekolah rakyat itu juga akan dilengkapi dengan fasilitas asrama bagi siswa dan guru, serta berpotensi menjadi sekolah unggulan yang mampu mencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing.
Program pendirian sekolah rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat, yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dalam mengentaskan kemiskinan di daerah.
“Untuk lokasi pembangunan di Pulpis, pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 15 hektare di Desa Mentaren II. Sebanyak lima hektare dari lahan tersebut telah dihibahkan khusus untuk pembangunan sekolah,” ungkapnya.
Tony juga menyebut, bahwa guru-guru yang direkrut nantinya bisa berasal dari tenaga pendidik yang belum masuk dalam data base Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Dari empat daerah yang direncanakan menjadi lokasi sekolah rakyat di Kalteng, Palangka Raya, Kapuas, Pulang Pisau dan Katingan Kabupaten Pulpis paling siap,” tegasnya.
Bupati Pulpis H Ahmad Rifa’i, bersama Wakil Bupati H Ahmad Jayadikarta turut menegaskan komitmen daerahnya dalam mendukung program tersebut.
Ia mengaku menjadi kepala daerah pertama yang langsung merespons surat dari Kementerian Sosial terkait program SR.
“Ini peluang emas bagi daerah kita. Saya langsung perintahkan Sekda untuk menindaklanjuti dan mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk sertifikat lahan,” ujar Rifa’i.
Rifai menambahkan, bahwa kawasan yang dipilih untuk pembangunan sekolah telah memiliki sertifikat dan terintegrasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) serta Bumi Perkemahan (Buper), sehingga diyakini akan semakin mendukung efektivitas kegiatan belajar dan pengembangan siswa. (hns1/red)
