Wagub Sebut Sinergitas Pemprov dan BPK Sangat Penting
PALANGKA RAYA,humanusantara.com – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Edy Pratowo mengapresiasi dan berterima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas dukungan dan kerja sama yang telah diberikan, khususnya dalam upaya menindaklanjuti hasil pemeriksaan audit BPK.
Hal itu disampaikan Edy, saat menyampaikan sekapur sirih pada kegiatan komunikasi dan sinergitas antara pemerintah daerah se-Kalteng dan BPK, di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, Kamis (10/4/2025) malam.
Edy menegaskan, bahwa sinergi yang baik antara Pemprov Kalteng dan BPK sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK merupakan hal yang sangat penting bagi Pemprov Kalteng,” kata Edy.
Wakil Gubernur Kalteng dua periode itu juga mengatakan, pemeriksaan oleh BPK sekaligus menjadi momentum evaluasi sekaligus pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.
“Melalui pemeriksaan tersebut, kami dapat mengetahui berbagai temuan yang perlu segera ditindaklanjuti dan diperbaiki. Tujuan utama kami adalah agar temuan-temuan tersebut tidak terulang kembali di masa mendatang, sehingga tata kelola pemerintahan dapat terus ditingkatkan ke arah yang lebih baik,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota VI BPK RI Fathan Subchi, mengajak pemerintah daerah untuk menyesuaikan anggaran dengan prinsip efisiensi, serta berupaya agar alokasi anggaran yang ada tidak mengganggu pelayanan publik.
Ia juga menekankan, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan, bahwa anggaran yang digunakan tidak menghambat sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dan sektor lainnya yang langsung berdampak pada masyarakat.
“Sebagai Anggota BPK, saya berharap agar para bupati, wali kota serta Kepala Satker (Satuan Kerja) dapat merancang atau mendesain penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Namun, yang tak kalah penting adalah memastikan bahwa penggunaan anggaran tersebut tetap memperhatikan capaian atau target pemerintahan yang telah ditetapkan,” kata Fathan.
Ia juga menegaskan, bahwa sektor kesehatan dan pendidikan tidak boleh mengalami pengurangan anggaran.
Kedua sektor ini merupakan bagian yang sangat penting dan tidak bisa dikurangi, karena keduanya merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Program pendidikan dan kesehatan harus tetap menjadi prioritas dan menjadi salah satu program unggulan yang harus didukung dan diselaraskan dengan alokasi anggaran, baik dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“Tentu, BPK RI terus mendorong peningkatan tata kelola yang baik dan efektif, serta terus berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini sangat penting, mengingat potensi Sumber Daya Alam (SDA) Kalteng yang sangat luar biasa,” tegasnya.
Turut hadir dalam kegiatan itu, Kepala Perwakilan BPK Kalteng Dodik Achmad Akbar, Kepala Perwakilan BPK Kalteng periode sebelumnya M Ali Asyhar, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng HM Katma F Dirun, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalteng, Bupati/Wali Kota se-Kalteng, Kepala Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Kalteng serta Para Pejabat di lingkungan BPK RI maupun Perwakilan Kalteng. (mmc-kt/hns1/red)
