Dana Pokir DPRD Kotim 2026 Disesuaikan dengan Efisiensi Anggaran
PALANGKA RAYA,humanusantara.com – Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng) Rimbun mengatakan, besaran anggaran pokok pikiran (Pokir) setiap Anggota DPRD akan disesuaikan dengan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Kita mengikuti bagaimana kemampuan keuangan negara, kemampuan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten,” kata Rimbun kepada wartawan, Senin (24/2/2025).
Dikatakan, program pokir akan disesuaikan dengan program-program yang diarahkan untuk digeser dan melewati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Lebih lanjut dikatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan bersama-sama menyamakan persepsi terkait pokir anggota DPRD untuk menentukan besaran nilai pokir, menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang diusulkan kepada pihaknya sebagai Anggota DPRD.
“Khusus untuk APBD murni di tahun 2026, kalau berbicara APBD murni 2025 ini sudah berlangsung dan sudah berjalan. Lalu kita dihadapkan dengan rasionalisasi efisiensi sekitar Rp141 miliar, nah ini juga mengganggu program yang disepakati DPRD dan pemerintah daerah,” jelasnya.
Sehingga kata Rimbun, program yang tidak terakomodir akan dikoordinasikan dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), berkaitan dengan program apa saja yang tertunda.
Untuk item pembangunan sendiri akan difokuskan pada program-program yang lebih efektif dan menyentuh langsung kepada masyarakat, sementara untuk perjalanan dinas wajib dipangkas sebesar 50 persen.
“Kita juga mengusulkan mempercepat perubahan APBD, pergeseran mungkin di bulan Maret agar kita bisa segera menyesuaikan program yang bisa dilaksanakan melihat dari kemampuan negara,” pungkasnya. (hns1/red)
