Ini Strategi Pemprov Tingkatkan Indeks Pencegahan Korupsi
PALANGKA RAYA,humanusantara.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) berkomitmen mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
Salah satu langkah antisipasi, dilakukan melalui Inspektorat Daerah, dengan menggelar rapat koordinasi tim pencegahan korupsi Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK Tahun 2025.
Rapat yang dilangsungkan di aula kantor Inspektorat Kalteng, Kamis (30/1/2025) itu, dipimpin langsung Inspektur Daerah Kalteng Saring, dihadiri perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam area pencegahan korupsi daerah.
Dalam kesempatan itu Saring menekankan, pentingnya koordinasi yang lebih awal dalam rangka pemenuhan indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Tahun 2025.
Ia menjelaskan, ada delapan fokus area pencegahan korupsi yang harus dipenuhi, perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, layanan publik, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan optimalisasi penerimaan daerah.
Dikatakan, melalui rapat koordinasi yang dilakukan lebih awal itu, pihaknya, berharap indeks pencegahan korupsi daerah Pemprov Kalteng Tahun 2025 bisa meningkat dari tahun sebelumnya, dimana Tahun 2024, Pemprov Kalteng mendapatkan skor 89,00.
“Langkah awal yang harus kita menyusun tim dan rencana aksi pencegahan korupsi daerah, rencana aksi ini nantinya akan menjadi pedoman bagi masing-masing perangkat daerah dalam menyampaikan dokumen-dokumen yang diperlukan, sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan KPK,” kata Saring.
Ia juga mengapresiasi, kepada perangkat daerah yang memperoleh skor tertinggi dalam tiga area, Manajemen ASN dengan skor 100,00, perencanaan dengan skor 97,50, dan pelayanan publik dengan skor 91,00.
“Saya juga mendorong kepada area lainnya agar dapat meningkatkan skor di tahun 2025. Untuk area lain, mari kita bekerja lebih keras agar skor meningkat, sehingga kita dapat berkontribusi pada peningkatan indeks pencegahan korupsi daerah secara keseluruhan,” harapnya.
Saat yang sama, Inspektur Pembantu Khusus Catur Anggoro Aji menambahkan, selain menyusun tim dan rencana aksi, pihaknya juga akan membentuk koordinator per area guna memastikan pemenuhan indikator IPKD lebih optimal.
Dengan adanya koordinator per area, pemenuhan eviden dapat dilakukan lebih maksimal sehingga indeks pencegahan korupsi daerah dapat mencapai hasil yang lebih baik.
“Rapat ini menjadi langkah awal bagi Pemprov Kalteng dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel guna meningkatkan indeks pencegahan korupsi di tahun mendatang,” pungkasnya. (hns1/red)
