PALANGKA RAYA, humanusantara.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) hingga kini masih menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerahnya.
Hal ini diungkapkan oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Muhamad Katma F. Dirun, dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program MBG di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (10/1/2025).
Dalam rapat tersebut, Katma menegaskan pentingnya kejelasan Juknis sebagai acuan utama agar program MBG dapat segera dilaksanakan dengan baik di Kalteng.
“Hingga saat ini, belum ada kejelasan apakah pelaksanaan Program MBG sepenuhnya akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) atau akan melibatkan pemerintah daerah. Jangan sampai nantinya Gubernur disalahkan karena program ini belum berjalan,” ujarnya.
Program MBG sendiri merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat dan akan dilaksanakan di enam kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, termasuk Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Seruyan.
Elisa A., perwakilan dari BGN, dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa Kalimantan Tengah menjadi salah satu prioritas utama pelaksanaan program ini di antara 26 provinsi lainnya. Namun, pelaksanaan program di Kalteng masih terkendala kesiapan peralatan dan regulasi teknis.
“Pilot project rencananya akan dilaksanakan di Kota Palangka Raya, tetapi pelaksanaannya menunggu kedatangan peralatan seperti peralatan masak, food tray, dan kendaraan distribusi dari pusat,” jelas Elisa.
Selain menunggu Juknis, Pemprov Kalteng juga menghadapi tantangan terkait penyediaan lahan untuk pembangunan dapur umum. Katma mengingatkan pemerintah daerah untuk segera mempersiapkan lahan tersebut agar program ini dapat berjalan sesuai rencana.
“Dapur dan penyedia sudah siap, namun lahan masih harus dipastikan oleh pemerintah daerah,” katanya. (hns2/red)
