MUARA TEWEH,humanusantara.com – Bupati Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah (Kalteng) H Shalahuddin, Kamis (3/9/2026), memaparkan langsung kondisi, risiko, respons, serta kebutuhan dukungan dalam pencegahan dan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), dalam rapat evaluasi pencegahan dan penanganan karhutla Kalteng, di aula Jayang Tingang, kantor Gubernur, di Palangka Raya.
Dalam paparannya, Shalahuddin memaparkan, hingga 31 Agustus 2026, tercatat sebanyak 182 kejadian karhutla dengan total luasan lahan terbakar mencapai 124,19 hektare.
“Berdasarkan pemantauan titik panas (hotspot), terdeteksi sebanyak 405 titik, dan Barut saat ini berada dalam status Siaga Darurat Bencana karhutla,” papar Shalahuddin, dalam kegiatan itu.
Status Siaga Darurat karhutla tersebut telah ditetapkan selama 60 hari, terhitung mulai 1 Agustus hingga 29 September 2026. Sebagai langkah nyata pengendalian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barut juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3.4/1144/BPBD/VIII/2026 tentang Instruksi Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara.
“Tekanan karhutla mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada Agustus 2026. Pada bulan tersebut, tercatat 192 hotspot, 102 kejadian karhutla, serta luasan lahan terbakar mencapai 50,16 hektare, yang menjadikannya periode dengan intensitas karhutla tertinggi sepanjang tahun 2026,” ungkapnya.
Pemkab Barut juga kata dia juga memfokuskan operasi penanganan pada sejumlah wilayah berisiko tinggi, seperti Kecamatan Teweh Selatan, Teweh Baru, dan Teweh Tengah. Sementara Kecamatan Montallat ditetapkan sebagai prioritas utama untuk kegiatan pencegahan dan deteksi dini karena mencatatkan jumlah hotspot tertinggi.
“Kita terus memperbarui penentuan wilayah prioritas berdasarkan perkembangan kejadian karhutla, hotspot, luasan terbakar, kondisi cuaca, dan kondisi riil di lapangan,” jelasnya.
Ia juga mengatakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga telah mengerahkan kekuatan penuh yang terdiri dari 150 personel (80 personel Pusdalops dan TRC, serta 70 personel cadangan), 45 regu Masyarakat Peduli Api (MPA), 3 unit Desa Tangguh Bencana (Destana), Dukungan lintas sektor dari unsur TNI/Polri, Manggala Agni, Pemadam Kebakaran, KPHP, hingga dunia usaha.
Selain sumber daya manusia, kesiapan operasional juga ditunjang oleh 23 unit mobil tangki air, 7 unit mobil rescue double cabin, 1 unit mobil pick-up, kendaraan roda dua jenis trail, serta berbagai peralatan pemadaman pendukung lainnya.
“Berbagai langkah responsif terus berjalan, mulai dari sosialisasi dan imbauan, pemadaman dini, patroli rutin, operasi TRC, siaga Pusdalops 24 jam selama 7 hari, hingga koordinasi lintas sektoral yang intensif,” tegasnya.
Shalahuddin juga menegaskan, penguatan pos lapangan dan sarana prasarana di wilayah prioritas menjadi kunci penting untuk mempercepat waktu tanggap (response time), memperkuat deteksi dini, mempercepat mobilisasi, serta memperluas jangkauan penanganan selama masa Siaga Darurat ini.
“Daerah pada prinsipnya siap melakukan penanganan karhutla. Namun, penguatan pos lapangan dan koordinasi lintas sektor sangat diperlukan untuk meningkatkan kecepatan, jangkauan, serta efektivitas respons di lapangan,” demikian Shalahuddin. (hns1/red)