MUARA TEWEH,humanusantara.com – Bupati Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah (Kalteng) H Shalahuddin, Senin (20/7/2026, menyampaikan pidato jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD pada Rapat Paripurna III Masa Sidang III Tahun 2026 di gedung DPRD Barut.
Agenda rapat Paripurna tersebut membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.
Kegiatan turut dihadiri Wakil Bupati Felix Sonadie Y Tingan, Sekretaris Daerah (Sekda) Muhlis, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Perangkat Daerah dan undangan terkait lainnya.
Dalam kesempatan tersebut Shalahuddin menyampaikan capaian membanggakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barut yang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI untuk Laporan Keuangan TA 2025.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan predikat tertinggi yang diberikan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemkab Barut,” kata Shalahuddin.
Dikatakan, opini WTP yang dicapai untuk yang ke-11 kalinya yang mana yang terbaru adalah untuk TA 2025. Hal itu merupakan capaian kinerja pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan sebagai bentuk semakin membaiknya kinerja penyusunan pelaporan keuangan daerah.
Ia juga mengatakan, pihaknya telah menyimak pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang disampaikan pada Selasa, 14 Juli 2026. Menanggapi fraksi di DPRD, ia menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih atas apresiasi, saran dan masukan serta dukungannya.
Menanggapi saran agar dalam menyusun strategi dan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), lebih fokus dan memprioritaskan program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat baik pembangunan dan peningkatan infrastruktur kecamatan dan desa serta fasilitas kesehatan dan pendidikan.
“Kami menyambut baik saran dimaksud dan pada saat pembahasan nanti kami siap bersinergi untuk,” ujarnya.
Pada rapat tersebut, ia juga memaparkan arah penggunaan APBD 2025. Dengan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkualitas dan berkeadilan, dengan memperkuat kemandirian fiskal daerah, meningkatkan PAD, dengan kemandirian pangan dan memastikan dan menjamin warga mendapatkannya dengan harga terjangkau serta pasokan dan distribusi yang merata. (hns1/red)