MUARA TEWEH,humanusantara.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Pemprov sepakat untuk memperkuat pembangunan desa.
Hal itu terungkap dalam dialog interaktif yang digelar Pemkab Barut bersama Kepala Desa se Kabupaten Barut, Senin (29/6/2026).
Dialog interaktif yang dilangsungkan di aula Dinas Lingkungan Hidup, di Muara Teweh itu, langsung dipimpin Bupati Barut H Shalahuddin.
Shalahuddin menegaskan, dialog tersebut menjadi forum strategis menyamakan persepsi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, hingga Desa.
“Camat dan Kepala Desa adalah garda terdepan pemerintahan. Keberhasilan semua program sangat ditentukan dari kuatnya kerja di tingkat desa,” kata Shalahuddin.
Ia juga meminta seluruh Camat dan Kades segera menindaklanjuti seluruh arahan yang disampaikan Pemprov Kalteng.
“Saya berharap arahan dan kebijakan yang kita rumuskan bersama ini jadi pedoman. Sehingga pembangunan di Barut berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dialog itu juga membahas isu strategis lain seperti penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, keuangan desa, infrastruktur, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, hingga stabilitas keamanan dan ketertiban. Menutup kegiatan, ia mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi.
“Semoga pertemuan ini melahirkan pemerintahan yang baik dan masyarakat Barito Utara yang semakin maju, sejahtera dan berkeadilan,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran dalam arahannya melalui Kepala Dinas Perhubungan Yulindra Dedi menyampaikan, terkait pembukaan lahan, khususnya lahan gambut wajib mengantongi izin dari instansi terkait.
“Ini untuk memastikan kegiatan sesuai regulasi dan menjaga kelestarian lingkungan,” kata Dedi.
Arahan kedua, menyangkut program kerakyatan. Untuk Bantuan Pasar Murah dan Kartu Huma Betang Sejahtera, Gubernur meminta seluruh desa segera melakukan pendataan ulang.
“Data harus valid dan diperbarui. Tujuannya agar bantuan benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat prasejahtera yang berhak menerima,” jelasnya. (hns1/red)