MUARA TEWEH,humanusantara – Sebanyak 25 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (5/2/2026), mengikuti uji kompetensi atau Job Fit dan evaluasi kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.
Uji kompetensi tersebut, kata Bupati Barut H Shalahuddin merupakan instrument penting untuk menilai kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan jabatan yang diemban.
“Ini juga sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan manajemen talenta aparatur,” kata Shalahuddin.
Dikatakan, dinamika pembangunan daerah dan tantangan birokrasi kedepan akan semakin kompleks, sehingga membutuhkan sosok pimpinan yang visioner, adaptif, serta memapu menghasilkan keputusan secara tepat.
“Uji kompetensi dan evaluasi kinerja ini juga merupakan bagian dari upayan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja,” tegasnya.
Mantan Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng itu juga mengatakan, uji kompetensi itu juga buka sekedar formalitas administratif, tetapi langkah nyata untuk memastikan setiap pejabat pimpinan tinggi pratama memiliki kompetensi, integritas, serta kinerja yang selaras dengan kebutuhan organisasi dan pelayanan publik.
“Job fit ini tidak hanya menilai kemampuan teknis, tetapi juga mengukur kompetensi manajerial, sosial kultural, serta potensi kepemimpinan para pejabat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Evaluasi kinerja ini juga dilakukan untuk memastikan setiap pejabat mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi-misi pembangunan di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu ia juga berharap, seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, terbuka, dan penuh tanggung jawab, serta menjadikan uji kompotensi tersebut sebagai sarana instropeksi diri dan peningkatan kapasitas.
“Saya juga meminta kepada tim penilai agar melaksanakan uji kompetensi dan evaluasi kinerja secara objektif, transparan, dan profesional, serta berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, agar hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kompetensi dan kinerja dari para peserta,” pungkasnya. (hns1/red)