PALANGKA RAYA,humanusantara – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Leonard S Ampung menjelaskan, pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hanya bersifat sementara.
Hal itu kata dia, karena dipengaruhi ada kebijakan dari pemerintah pusat dan menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
“Mudah-mudahan ini tidak lama, tahun depan bisa lebih baik lagi di perubahan anggaran. Sekali lagi, ini sementara,” kata Leonard kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) itu juga menjelaskan, kebijakan pemotongan TPP ASN sebesar 30 persen, dikarenakan penyesuaian terhadap kondisi keuangan daerah atau penurunan APBD. Kebijakan ini untuk menjaga stabilitas fiskal.
“Kita sebagai pelayan masyarakat, ASN itu ya, dengan kondisi keuangan yang ada, harus menyesuaikan,” ujarnya.
Namun dia menegaskan, kinerja ASN Pemprov Kalteng tetap akan maksimal, baik dalam pemberian pelayanan publik, pelaksanaan tugas serta berbagai tanggungjawab lainnya.
“Kita tetap bekerja dengan baik,” tegasnya.
Dijabarkan, mulai dari target-target kerja dari pemerintah pusat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), indikator kinerja utama daerah, hingga ketentuan standar pelayanan, tentu semua akan dilaksanakan secara optimal. (hns1/red)