PALANGKA RAYA,humanusantara – Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golongan Karya (Golkar) Kalimantan Tengah, berhembus isu keretakan antarkader. Musda Partai Golkar sendiri, dijadwalkan berlangsung 29-30 November 2025 mendatang.
Isu keretakan dan persaingan antarkader tersebut dinilai wajar menjelang musda. Hal itu disampaikan, salah satu kader senior Golkar Kalimantan Tengah H Muhammad Rizal.
Kepada redaksi humanusantara.com, Minggu (23/11/2025 malam, Rizal mengatakan, Golkar adalah partai kader dan merupakan salah satu partai besar, yang saat ini sudah berusia 61 tahun.
“Partai Golkar adalah partai yang selalu menjunjung tinggi azas-azas berdemokrasi, setiap menjelang kontestasi perhelatan musda wajar dan logis muncul para kader yang berkompetisi meraih pucuk pimpinan Partai Golkar, berusaha memenuhi syarat-syarat, kriteria, mekanisme atau tata cara mencari dan mendapat dukungan dari voter kabupaten/kota, ormas-ormas pendiri dan didirikan Partai Golkar, itulah bagian dari proses,” kata Rizal.
Dikatakan, menjelang musda pastilah diawal persaingan, ada dinamika begitu yang dinamis dan saling klaim dukungan dengan membaca situasi dan kondisi.
Kemudian, menganalisis peta dukungan dan perkembangan politik pusat dan daerah serta memperhatika dan mencermati suara-suara para tokoh dan politisi Partai Golkar.
“Disinilah proses Demokrasi mulai berjalan dgn baik di Partai Golkar. Dengan memperhatikan itu semua DPP Partai menilai kalau terjadi persaingan para kader calon Ketua yang ketat dan cenderung masif bisa menimbulkan keretakan, distorsi antara kader antara pendukung dan antara pemilik suara yang berakibat fatal, tidak menguntungkan bagi perkembangan Partai Golkar kedepan, maka para tokoh politisi Partai Golkar memandang dan merasa berkewajiban untuk menjaga kebersamaan, keseimbangan dalam perjuangan kedepan,” jelasnya.
Untuk itu, beberapa waktu lalu, Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Tengah dua periode HM Ruslan AS, politisi senior Partai Golkar, yang juga Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) H Mukhtarudin bersama sejumlah politisi senior Partai Golkar lainnya, mempertemukan dua calon Ketua DPD Golkar Kalimantan Tengah berpotensi Fairid Naparin dan H Edy Pratowo.
Dalam pertemuan itu bersepakat melakukan kompromi politik dengan batas-batas serta komitmen tertentu menjunjung tinggi azas demokrasi Pancasila, yang selalu menjadi perekat.
“Azas musyawarah mufakat harus mnjadi bagian terpenting dengan melepas elemen/simbol kekuasaan, kekuatan dan egoisme dengan keyakinan, kebersamaan adalah satu kekuatan, oleh karenanya dalam kontek ini, dua kader kandidat calon ketua yang bersaing ketat, saudara Fairid Naparin, yang memiliki dukungan kuat dari kabupaten/kota serta ormas-ormas pendiri dan didirikan partai Golkar atau suara dukungan elektoral, yang sangat berpotensi besar terpilih jadi ketua dan saudara H Edy Pratowo, yang juga memiliki peta dukungan dari pemilik suara kabupaten/kota, dipertemukan dengan mediasi dan kedewasaannya oleh para tokoh Partai Golkar dari kabupaten/kota/provinsi serta DPP Partai Golkar dengan azas musyawarah mufakat. Kedua kader ini dipertemukan, disatukan untuk rukun, rujuk bersama membesarkan dan membangun Partai Golkar Kalimantan Tengah dengan tidak saling menjatuhkan satu sama lain, itulah dinamika dan proses demokrasi yang dibangun oleh Partai Golkar,” ungkapnya.
Dengan digelarnya pertemuan itu kata dia, proses musda ke XI DPD Partai Golkar Kalimantan Tengah bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini.
Rencananya di 29-30 November 2025, panitia pengarah serta panitia pelaksana telah terbentuk dan bekerja mempersiapkan seluruh rangkaian musda yang insyaallah akan dihadiri Ketua Umum DPP Partai Golkar bersama tokoh nasional dan Menteri-Menteri dari Partai Golkar.
“Tata cara pengambilan keputusan di Partai Golkar tidak ada istilah calon tunggal, kader Partai Golkar siyap mengamankan keputusan dan kebijakan Partai Golkar melalui musyawarah mufakat,” demikian Rizal. (hns1/red)