PALANGKA RAYA,humanusantara – Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah menyoroti belum optimalnya pengelolaan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak air permukaan dan pajak alat berat.
Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Okki Maulana meminta, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, segera memperkuat strategi pengelolaan dan sistem pemungutan pajak secara digital, agar penerimaan daerah dapat meningkat signifikan.
“Langkah yang lebih inovatif dan terukur dalam memperluas sumber PAD di daerah sangat penting. Kami memandang perlunya langkah yang lebih progresif dalam memperluas basis pajak daerah dan memperkuat sistem pemungutan pajak berbasis digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Okki, kepada wartawan belum lama ini.
Menurut Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah yang membidangi infrastruktur dan prasarana itu, potensi pajak air permukaan dan alat berat masih jauh dari optimal, padahal geliat sektor industri, perkebunan dan pertambangan di Kalteng terus meningkat.
Peningkatan aktivitas tersebut, lanjutnya, harus diimbangi dengan sistem pemungutan pajak yang transparan dan akurat.
“Seharusnya kondisi ini menjadi peluang nyata untuk meningkatkan PAD melalui pemutakhiran data objek dan subjek pajak, penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta integrasi sistem informasi lintas sektor untuk meningkatkan akurasi dan mencegah kebocoran penerimaan,” tegasnya.
Pihaknya juga meminta penjelasan dari Pemerintah Provinsi terkait strategi konkret untuk memperluas basis pajak daerah, memperkuat mekanisme retribusi, serta membangun sistem integrasi data wajib pajak antarinstansi.
“Sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi memohon penjelasan mengenai strategi Pemerintah Provinsi dalam memperluas basis pajak, mengoptimalkan retribusi, dan membangun sistem integrasi data wajib pajak lintas sektor guna memperkuat pengawasan dan efektivitas penerimaan daerah,” harapnya.
Politisi muda Partai Golkar itu juga berharap, langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah daerah nantinya dapat memperkuat struktur ekonomi Kalteng dan menjadikan PAD sebagai fondasi utama kemandirian fiskal daerah. (hns1/red)