PALANGKA RAYA,humanusantara – Menyikapi kerusakan jalan negara yang semakin parah akibat aktivitas kendaraan berat milik perusahaan, Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah Purdiono, mendesak agar perusahaan besar swasta (PBS), khususnya yang beroperasi di wilayah Barito Selatan, membangun jalur transportasi sendiri.
Ia menilai penggunaan jalan umum oleh kendaraan operasional perusahaan sudah tidak dapat ditoleransi.
“PBS seharusnya punya jalan sendiri, jangan memakai jalan negara. Itu sudah diperintahkan gubernur agar mereka punya jalan sendiri, jadi tidak mengganggu jalan masyarakat,” ujar Purdiono saat ditemui di Palangka Raya, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, keberadaan jalan negara adalah akses vital bagi masyarakat umum. Ketika jalan tersebut rusak karena lalu lintas kendaraan berat perusahaan, maka yang dirugikan adalah masyarakat luas.
Untuk itu, politisi Partai Golkar itu mendorong, agar pemerintah daerah mengkomunikasikan hal ini secara serius melalui mekanisme tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
“Mereka itu kan swasta, tentu ada CSR-nya. Pemerintah daerah harus mengkomunikasikan agar investasi yang masuk bisa seiring dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, perusahaan juga berkepentingan terhadap kondisi jalan. Maka dari itu, menurutnya, sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk turut memperbaiki infrastruktur yang mereka manfaatkan.
“Saya pikir mereka juga membutuhkan jalan itu. Jadi kewajiban mereka memperbaiki jalan agar bisa dilalui,” terangnya.
Ia juga menyebutkan, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mendorong atau bahkan memaksa PBS menunaikan kewajiban sosialnya melalui program CSR, terutama menyangkut perbaikan infrastruktur yang terdampak aktivitas mereka.
Meski demikian, Purdiono mengatakan, tidak menutup kemungkinan, jalan yang dibangun PBS juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, selama hal tersebut diatur dan difasilitasi dengan baik.
“Kalau masyarakat mau melalui jalan mereka, itu juga bisa difasilitasi. Kebutuhan masyarakat tetap harus diakomodir melalui CSR,” demikian Purdiono. (hns1/red)