KASONGAN,humanusantara – Bupati Katingan, Kalimantan Tengah Saiful, Kamis (6/11/2025), menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Katingan. Paripurna tersebut beragendakan penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan Tahun Anggaran (TA) 2026.
Paripurna tersebut menjadi Langkah penting dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam pidatonya Saiful mengatakan, penyusunan KUA-PPAS merupakan komponen penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah yang harus disusun setiap tahun sesuai Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2029 tentang pengelolaan keuangan daerah serta Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.
“Penatapan KUA-PPAS tidak sekedar menjadi dokumen formal, tetapi komitmen bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan dengan DPRD untuk mewujudkan Kabupaten Katingan yang maju, sejahtera, berkeadilan dan berakhlak mulia sesuai visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029,” kata Saiful.
Dikatakan, adanya penurunan dana transfer ke daerah pada tahun anggaran 2026 menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan inovasi dan kreativitas dalam menggali serta memperluas sumber keuangan daerah tanpa memberikan beban berlebih kepada masyarakat.
“KUA-PPAS APBD Kabupaten Katingan TA 2026 direncanakan sebesar Rp1,188 triliun lebih lebih, dengan target PAD sebesar Rp102 miliar lebih, pendapatan transfer Rp1,078 triliun lebih, serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp7 miliar lebih. Kemudian total belanja daerah ditetapkan Rp1,238 triliun lebih, dengan selisih defisit Rp50,413 miliar. Dan untuk menutup defisit tersebut telah merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp55,413 miliar lebih dengan pembiayaan neto sebesar Rp50,413 miliar lebih,” demikian Saiful. (hns1/red)