PALANGKA RAYA,humanusantara – Hingga saat ini, dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dinilai masih belum produktif. DPRD Kalimantan Tengah menyarankan agar kedua BUMD tersebut dikelola kalangan entrepreneur atau wirausahawan.
Hal tersebut disampaikan, Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah Yohannes Freddy Ering, saat dibincangi awak media, di gedung dewan, Kamis (6/11/2025).
Ia menyoroti kinerja dua BUMD, PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) dan PT Banama Tingang Makmur (BTM), yang sampai saat ini dinilai belum menunjukkan hasil signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
“Penyertaan modal dari pemerintah daerah seharusnya diikuti dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja. BUMD memiliki potensi besar untuk memperkuat perekonomian daerah, terutama dalam menghadapi pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pusat,” kata Freddy.
Dikatakan, pemerintah daerah perlu ada langkah serius dalam melakukan optimalisasi dan revitalisasi terhadap seluruh BUMD yang ada.
Ia menyebut, hingga saat ini, hanya Bank Kalteng yang bisa menunjukkan kinerja positif serta mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD.
“Perlu optimalisasi dan revitalisasi perusda, terkecuali Bank Kalteng. Perusda yang lain menghadapi tantangan ke depan yang lebih menantang,” ujarnya.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan V, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau itu juga mendorong, pemerintah daerah bersama manajemen BUMD harus melakukan pembenahan menyeluruh, baik dari sisi tata kelola, strategi bisnis, hingga inovasi usaha.
Ia menilai, tanpa perubahan mendasar, perusahaan daerah akan terus bergantung pada suntikan modal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“Perlu ada penataan, perbaikan manajemen perusda kita. PT Jamkrida dan PT BTM harus didorong agar bisa lebih produktif,” tegasnya.
Terkait penyertaan modal yang terus dilakukan pemerintah, ia menekankan pentingnya perubahan pola pikir dan strategi bisnis di kalangan direksi.
Ia berharap, manajemen BUMD tidak hanya mengandalkan dukungan pemerintah, tetapi mampu menciptakan nilai tambah melalui inovasi usaha.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menilai, perlunya pembaruan struktur kepemimpinan di tubuh BUMD.
“Pemerintah daerah lebih selektif dalam menunjuk jajaran direksi, dengan mempertimbangkan kemampuan wirausaha serta visi inovatif calon pemimpin perusahaan. Pemerintah daerah harus menunjuk atau merekrut manajemen dan direksi dari kalangan entrepreneur,” demikian Freddy. (hns1/red)