PALANGKA RAYA,humanusantara – Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah meminta, agar anggaran penanganan jalan nasional di Kalimantan Tengah ditingkatkan. Pasalnya, jalan nasional di Kalimantan Tengah, tercatat mengalami kerusakan terpanjang se-Indonesia.
Berdasarkan data terbaru dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, total panjang ruas jalan nasional yang rusak mencapai 191,56 kilometer, menempatkan provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai itu di posisi tertinggi secara nasional.
Menanggapi data tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah Lohing Simon menegaskan, perbaikan jalan nasional menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR.
“Ruas jalan negara itu pengelolaannya ada di pemerintah pusat. Di daerah hanya ada perwakilan, melalui balai PUPR, yang mendukung pelaksanaan di lapangan,” kata Lohing kepada wartawan, Kamis (6/11/2025).
Anggota DPRD Kalimantan Tengah dua periode itu juga mengatakan, kondisi geografis yang luas menjadi tantangan serius dalam pembangunan infrastruktur jalan.
Namun ironisnya, alokasi dana dari pusat untuk penanganan jalan justru mengalami penurunan drastis.
“Dulu, rata-rata anggaran penanganan jalan kita mencapai Rp1 triliun lebih per tahun. Saat ini, anggaran tersisa kurang dari 30 persen dibanding sebelumnya,” ungkapnya.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, minimnya dana menghambat perbaikan jalan secara menyeluruh, sehingga kerusakan terus menumpuk dari tahun ke tahun.
Ia menekankan, jumlah dana yang diberikan pusat tidak sebanding dengan panjang jalan nasional maupun luas wilayah provinsi.
“Bagaimana mau maksimal memperbaiki jalan yang panjangnya ribuan kilometer? Dengan dana yang ada itu, tentu kurang memadai,” tegasnya.
Ia berharap kementerian terkait meninjau kembali besaran alokasi dana infrastruktur di Bumi Tambun Bungai.
“Penyesuaian anggaran perlu mempertimbangkan luas wilayah dan panjang ruas jalan agar pembangunan lebih merata. Jangan sampai provinsi terluas justru mendapatkan porsi anggaran paling kecil,” demikian Lohing. (hns1/red)