PALANGKA RAYA,humanusantara – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kalimantan Tengah mendukung arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan daerah di tahun 2026.
Dukungan itu diberikan karena dianggap selaras dengan kebutuhan masyarakat sekaligus menghadapi tantangan ekonomi daerah.
Juru bicara Fraksi PAN DPRD Kalimantan Tengah Armada menyebutkan, fokus pembangunan yang diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, ketahanan pangan dan lingkungan, serta reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik, merupakan langkah tepat untuk memperkuat daya saing daerah.
“Arah kebijakan ini sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan masyarakat,” kata Armada kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Anggota Komisi I menekankan pentingnya tata kelola anggaran yang terbuka dan partisipatif. Menurutnya, keterbukaan informasi publik harus diperluas agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan APBD.
“Transparansi sangat penting demi kemajuan Kalteng,” ujarnya.
Terkait struktur keuangan daerah, proyeksi APBD Kalteng tahun 2026 menunjukkan pendapatan daerah sebesar Rp7,105 triliun lebih, dengan belanja daerah Rp7,3 triliun lebih, sehingga menimbulkan defisit Rp266 miliar, yang akan ditutupi oleh SiLPA.
Fraksi PAN menilai struktur APBD tersebut realistis dan mencerminkan kebijakan fiskal yang berhati-hati.
Armada menekankan, meskipun terdapat defisit, posisi keuangan daerah masih aman karena ditopang oleh SiLPA.
“Defisit masih dalam batas aman dan tidak membahayakan stabilitas fiskal,” jelasnya.
Pihaknya juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengendalian belanja operasional, dan fokus pada belanja publik yang berdampak langsung kepada masyarakat. (hns1/red)