PALANGKA RAYA,humanusantara.com – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H Edy Pratowo mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota, terus berinovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mempercepat penyerapan anggaran guna memperkuat perekonomian daerah.
Hal tersebut disampaikan Edy saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (Rakordalev) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Triwulan III Tahun 2025, di aula Bapperida Kalimantan Tengah, Senin (3/11/2025).
Menurutnya, PAD memiliki peran penting dalam menjaga kemandirian dan keberlanjutan fiskal daerah. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat, melainkan mampu menggali potensi lokal secara optimal.
“Peningkatan PAD perlu terus diupayakan melalui inovasi dan terobosan kreatif, disertai percepatan penyerapan anggaran yang berperan penting dalam menggerakkan perekonomian daerah,” kata Edy.
Ia menambahkan, pemerintah daerah harus mencari sumber pendapatan baru yang potensial namun tidak membebani masyarakat kecil. Beberapa di antaranya adalah pengelolaan pajak alat berat, pajak restoran, dan pajak air tanah yang dapat ditingkatkan melalui sistem administrasi modern dan transparan.
“Kita harus cerdas melihat peluang. Banyak potensi pendapatan yang bisa dioptimalkan tanpa menambah beban masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Edy menyoroti pentingnya percepatan penyerapan anggaran di setiap perangkat daerah. Ia menilai penyerapan yang masih rendah hingga triwulan III tahun 2025 perlu segera diatasi agar roda perekonomian daerah tetap bergerak.
“Setiap keterlambatan penyerapan anggaran berdampak langsung pada lambatnya pertumbuhan ekonomi. Karena itu, langkah-langkah percepatan perlu dilakukan dengan tetap menjaga kualitas dan akuntabilitas,” ungkapnya.
Ia juga menekankan agar pemerintah daerah terus memperkuat sinergi antara perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, sehingga capaian indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan stunting, dan pengentasan kemiskinan dapat terwujud secara berkelanjutan.
“Kemandirian fiskal daerah harus menjadi tujuan bersama. Dengan PAD yang kuat dan anggaran yang terserap optimal, kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat,” tandasnya. (hns2//red)