PALANGKA RAYA,humanusantara – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026, Selasa (14/10/2025), dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalteng Tahun Anggaran (TA) 2026.
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Kalteng itu, dipimpin langsung Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong dan dihadiri Gubernur H Agustiar Sabran, jajaran Anggota DPRD Kalteng, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam rapat Paripurna itu, secara umum seluruh fraksi DPRD Kalteng menyatakan menerima Nota Keuangan dan RAPBD 2026 sebesar Rp7,3 Triliun lebih.
Meski demikian, pihaknya memberikan sejumlah catatan penting yang ditujukan sebagai masukan konstruktif bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Yetro M Yoseph, saat menyampaikan pemandangan umum fraksinya menyampaikan apresiasi terhadap penyusunan dokumen RAPBD, namun ia menyoroti perlunya penjelasan atas proyeksi pendapatan sebesar Rp7,105 triliun lebih.
“Kami mohon penjelasan mengenai dasar perhitungan proyeksi pendapatan ini. Mengingat fluktuasi ekonomi global dan situasi nasional yang tidak stabil, apakah proyeksi ini sudah memperhitungkan kemungkinan penurunan dari sektor-sektor utama?” kata Yetro.
Pihaknya juga menyoroti defisit anggaran sebesar Rp266 miliar yang ditutup dengan Silpa, serta mendorong peningkatan alokasi untuk sektor ekonomi kerakyatan seperti UMKM, Pertanian, Perikanan dan Peternakan.
“Kami mendukung sektor pendidikan dan kesehatan, tapi meminta perhatian lebih terhadap sektor-sektor yang menopang ketahanan ekonomi masyarakat,” harapnya.
Juru bicara Fraksi Partai Golkar Okki Maulana menyampaikan apresiasi atas kinerja Bank Kalteng yang mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui dividen sebesar Rp41,9 miliar lebih.
“Bank Kalteng telah menunjukkan kinerja sangat positif. Kami mendorong penguatan sinergi antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan keuangan daerah agar pertumbuhan perusahaan tercermin dalam peningkatan PAD,” kata Okki.
Dikatakan, struktur belanja daerah masih berat di belanja pegawai ketimbang belanja modal produktif.
“Keseimbangan belanja sangat penting. Efisiensi operasional harus diperkuat agar ruang fiskal lebih leluasa untuk pembangunan yang produktif,” ujarnya.
Sementara Helmi, juru bicara Fraksi Partai Gerindra menegaskan, RAPBD 2026 harus menjadi instrumen fiskal untuk memperkuat pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.
“Alokasi anggaran harus menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Peningkatan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi lokal harus menjadi prioritas,” kata Helmi.
Ia juga mengapresiasi langkah Gubernur dalam meningkatkan PAD melalui kebijakan inovatif, seperti penertiban kendaraan berplat luar daerah dan penataan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Kami mendorong percepatan digitalisasi sistem pendapatan dan integrasi data antar-perangkat daerah untuk meningkatkan efisiensi dan mencegah kebocoran,” sarannya.
H Muhajirin, juru bicara Fraksi Partai Demokrat menyoroti target penurunan angka kemiskinan menjadi 4,31-4,89 persen pada 2026, sementara tren saat ini masih di kisaran 5 persen.
“Kami ingin tahu langkah konkret Pemprov Kalteng untuk merealisasikan target penurunan angak kemiskinan,” kata Muhajirin.
Ia juga menyoroti dari seluruh BUMD hanya Bank Kalteng yang mampu menyumbang signifikan terhadap PAD. Pihaknyamendesak evaluasi terhadap kontribusi BUMD yang lain agar kedepan bisa menghasilkan deviden dalam rangka mendukung PAD.
Mantan Wakil Bupati Kapuas itu juga mengkritisi lambannya digitalisasi layanan publik, terutama di kantor Samsat yang masih mengandalkan transaksi tunai.
“Mengapa pembayaran di Samsat belum sepenuhnya non-tunai? Kenapa QRIS belum dimanfaatkan maksimal di loket kasir?” tegasnya.
Sementara, juru bicara Fraksi Nasdem Toga Hamonangan Nadeak menilai penyusunan APBD 2026 telah berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas dan fokus terhadap pelayanan publik.
“Kami menekankan pentingnya sinkronisasi program daerah dengan kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” kata Toga. (hns1/red)