JAKARTA, humanusantara.com – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo berharap adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan transfer dana daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Harapan tersebut disampaikan Wagub Kalteng usai menghadiri Rapat Koordinasi bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Menurutnya, tren penurunan dana transfer dari pemerintah pusat yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kalimantan, perlu menjadi perhatian serius. Kondisi ini, kata dia, berpotensi menghambat pelaksanaan sejumlah program pembangunan di daerah.
“Pemerintah daerah memahami tantangan dalam kebijakan fiskal nasional. Namun, perlu ada evaluasi terhadap mekanisme transfer dana agar lebih mencerminkan keadilan fiskal di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Edy Pratowo.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data, penurunan dana transfer cukup signifikan. Kalimantan Tengah tercatat mengalami penurunan sekitar 45 persen, Kalimantan Selatan 46 persen, dan Kalimantan Timur bahkan mencapai 73 persen.
“Ini bukan hanya terjadi di Kalimantan, tapi juga di sejumlah daerah lain. Karena itu, penting bagi kita bersama untuk meninjau kembali formula dan kebijakan fiskal yang berlaku,” tambahnya.
Wagub Kalteng juga menyoroti ketimpangan dalam pembagian DBH yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kontribusi ekonomi daerah.
“Sebagai contoh, Kalimantan Timur sebagai daerah penghasil sumber daya alam hanya mendapat DBH sekitar Rp10 miliar. Jumlah ini bahkan lebih kecil dibanding beberapa provinsi non-penghasil. Ini tentu perlu kita evaluasi bersama,” tegasnya.
Kementerian Keuangan melalui jajaran Direktorat Jenderal menjelaskan bahwa perubahan formula dan alokasi dana transfer merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
Menanggapi hal itu, Edy menyambut baik rencana evaluasi menyeluruh yang akan dilakukan pada triwulan pertama tahun 2026. Ia juga mengapresiasi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan agar tidak ada dana yang tertahan di pusat.
“Kami sepakat, dana publik harus segera menggerakkan perekonomian di seluruh wilayah. Kalteng siap mendukung langkah evaluasi ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Edy berharap sinkronisasi antara kebijakan fiskal nasional dan kebutuhan daerah dapat terus diperkuat. Dengan demikian, pembangunan bisa berjalan lebih efektif dan merata.
“Keberhasilan pembangunan nasional bukan hanya soal besar anggaran, tetapi tentang ketepatan kebijakan dan sinergi antara pusat dan daerah. Kalteng siap memperkuat kemandirian fiskal sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional,” tutupnya. (hns2/red)