PANGKALAN BUN,humanusantara – Meski tantangan cukup berat, namun Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah Hj Nurhidayah optimis pembangunan di Bumi Marunting Batu Aji tetap berjalan optimal.
Dikatakan, tantangan pembangunan daerah ke depan masih cukup berat, hal itu disebabkan karena tingginya ketergantungan daerah pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Ia mengungkapkan, porsi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat ini mencapai 73,46 persen.
Dari persentase tersebut, alokasinya diproyeksikan turun hingga Rp304,7 miliar lebih dibanding tahun sebelumnya.
“Dengan adanya efisiensi dari pemerintah pusat, kita akan berupaya melakukan berbagai terobosan. Sejak awal kita sudah menyiapkan berbagai strategi agar APBD 2026 lebih adaptif, transparan, berbasis kinerja dan berorientasi hasil,” ujar Nurhidayah.
Bupati Kotawaringin Barat dua periode itu juga mengatakan, APBD instrumen penting untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Oleh sebab itu, dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran (TA) 2026, disusun dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah.
Dalam dokumen KUA-PPAS, ditetapkan tujuh prioritas pembangunan daerah, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi, optimalisasi pendapatan daerah, hingga penguatan ekonomi masyarakat melalui hilirisasi sektor unggulan,” ungkapnya.
Selanjutnya, target kinerja makro juga ditetapkan, seperti percepatan pertumbuhan ekonomi hingga 5,67 persen, penurunan angka kemiskinan menjadi 3,5 persen, peningkatan iklim investasi serta penguatan sektor pertanian, perikanan, UMKM dan perdagangan.
“Struktur rancangan APBD TA 2026, untuk target pendapatan daerah sebesar ditetapkan sebesar Rp1,701 triliun dengan alokasi belanja Rp1,711 triliun. Defisit Rp10 miliar akan ditutup melalui pembiayaan dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) TA 2025,” demikian Nurhidayah. (hns1/red)