PALANGKA RAYA,humanusantara – Jajaran DPRD Kalimantan Tengah menilai, pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di daerah itu masih belum optimal. Dampaknya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PKB mengalami kebocoran.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah H Sudarsono kepada wartawan, Jumat (12/9/2025). Menurutnya, pengelolaan PKB di Kalteng, yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) belum berjalan efektif.
“Masih terdapat kekurangan dalam pengawasan dan PKB, yang berimbas pada kebocoran PAD. Belum juga 100 persen, sana-sini pasti terdapat kekurangan dan kelemahan,” kata Sudarsono.
Politisi Partai Golkar itu mengajak seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah untuk berkolaborasi secara bersama-sama dalam meningkatkan penerimaan dari PKB.
Karena Sekaran ini ungkap dia, pembagian hasil PKB yang terbaru lebih banyak ke kabupaten sekitar 70 persen, sedangkan provinsi hanya mendapat 30 persen.
“Pengumpulan PKB tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi saja, melainkan harus menjadi kepentingan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) II, meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan itu juga mengungkapkan, masih banyak kendaraan yang belum terpantau dan banyak wajib pajak yang belum membayar kewajibannya, potensi kerugian akibat hal itu cukup besar.
Menurutnya, pengelolaan PKB akan jauh lebih efektif jika pemerintah provinsi didorong dan dibantu secara bersama oleh pemerintah kabupaten dan kota.
“Hal ini sekaligus akan berdampak positif terhadap peningkatan PAD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, ketika pengelolaan ini bisa dilakukan secara sinergis, PAD provinsi naik dan kabupaten juga bisa naik,” demikian Sudarsono. (hns1/red)