PALANGKA RAYA,humanusantara – Merespon hasil pernyataan sikap organisasi pemuda lintas iman, yang disampaikan pengurus pusat masing-masing setiap OKP lintas iman di Jakarta, OKP lintas iman di Kalimantan Tengah (Kalteng), juga sepakat mendukung langkah yang disampaikan.
Hal itu disampaikan, Ketua Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Kalteng Dorothea Sthallhani Jasi, dalam rilisnya yang diterima redaksi humanusantara.com, Senin (1/9/2025).
Dikatakan, dalam pertemuan yang dilangsungkan Minggu, 31 Agustus 2025, OKP lintas iman di Bumi Tambun Bungai menyepakati 7 pointer dalam menyikapi kondisi nasional, hingga beberapa daerah di Indonesia yang saat ini masih memanas.
“Kita di Kalteng sepakat dan mendukung penuh langkah yang di sampaikan Pengurus Pusat masing-masing OKP dan siap mengintruksikan kepada anggota kader organisasi masing-masing seluruh cabang di Kalteng,” kata Jasi.
Tujuh pointer pernyataan sikap itu, diantaranya, menyampaikan simpati dan dukacita yang mendalam kepada seluruh korban dalam aksi demonstrasi di beberapa daerah, baik yang mengalami luka-luka dan meninggal dunia.
Kedua, meminta pemerintah dan DPR untuk mendengar tuntutan rakyat serta mengevaluasi setiap kebijakan dan program pemerintah yang dinilai merugikan dan membebani rakyat.
“Ketiga, mendesak pimpinan partai politik segera memberhentikan para anggota DPR RI dan pengurus partai yang mengeluarkan pernyataan yang provokatif dan melukai hati rakyat serta menginstruksikan kepada seluruh kader partai untuk menjaga ucapan serta lebih berempati kepada persoalan rakyat,” tegasnya.
Keempat, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat yang menyampaikan tuntutan dan aspirasi, untuk menjaga kondusivitas dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, tidak terprovokasi untuk melakukan aksi anarkis seperti perusakan, pembakaran dan penjarahan yang merugikan sesama masyarakat.
Kelima, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling menjaga satu sama lain, menolak demo anarkis, dan tidak terpengaruh dengan penggiringan isu yang menyinggung suku, agama, etnis, dan golongan (SARA) untuk mencegah terulangnya peristiwa kerusuhan 98.
Keenam, meminta Polri dan TNI untuk menjaga keamanan dengan terukur, tidak represif kepada masyarakat yang melakukan aksi demo damai, serta menindak tegas para pelaku aksi anarkis yang memicu huru-hara serta melakukan perusakan, pembakaran, dan penjarahan.
Dan ketujuh, menginstruksikan kepada seluruh kader organisasi agar bersama-sama dengan masyarakat, bergotong-royong, bahu-membahu, membangun ruang dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua elemen masyarakat, menjaga fasilitas umum, serta membantu kesulitan masyarakat di daerah masing-masing.
“Menanggapi isu nasional dan di daerah, kita juga berkomitmen bersama untuk tetap sejalan dan bergandengan tangan untuk menjunjung tinggi Falsafah Huma Betang,” pungkasnya. (hns1/red)