PALANGKA RAYA,humanusantara.com – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Agustiar Sabran menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng berkomitmen untuk melindungi eksistensi dan martabat Masyarakat Adat Dayak sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan Kalimantan.
Hal itu ditegaskan Agustiar saat membuka Seminar International Day of the World’s Indigenous People bertajuk Pumpung Hai Borneo (The Great Borneos Assembly) yang digelar di Kalawa Convention Hall, Palangka Raya, Jumat (22/8/2025).
“Komitmen ini sejalan dengan visi pembangunan daerah, yaitu Manggatang Utus, yang berarti mengangkat harkat dan martabat masyarakat—khususnya masyarakat Dayak, dan umumnya masyarakat Kalteng dalam bingkai NKRI menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju dan Kalteng Bermartabat menyambut Indonesia Emas 2045,” kata Agustiar.
“Melalui seminar ini, kita mengenang tonggak bersejarah Perjanjian Damai Tumbang Anoi tahun 1894, sebagai fondasi perdamaian dan peradaban Dayak. Semangat ini harus terus kita hidupkan, termasuk melalui Napak Tilas Tumbang Anoi setiap tahun,” ujarnya.
Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai itu juga berharap, kegiatan tersebut menjadi wadah kolaborasi untuk memperjuangkan kepentingan bersama daerah penghasil sumber daya alam (SDA) di Kalimantan.
“Kita harus bersatu menyuarakan kepentingan daerah agar hasil kekayaan alam benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Kalimantan, tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Lebih dari itu, melalui forum ini kita juga menunjukkan pada dunia, masyarakat adat bukanlah entitas yang tertinggal, melainkan mitra utama dalam menjaga bumi, hutan dan peradaban,” tegasnya.
Kegiatan tersebut ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama sebagai wujud komitmen seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat posisi Masyarakat Adat Dayak serta menjadikan Kalimantan sebagai pusat ekonomi Indonesia dan pusat budaya Dayak berskala internasional.
Pada kesempatan yang sama, lima Gubernur se-Kalimantan duduk bersama dalam panel strategis guna membangun kesepahaman mengenai arah pembangunan Kalimantan yang sejalan dengan jati diri dan hak-hak Masyarakat Adat Dayak. Kehadiran para gubernur itu menjadi simbol kuatnya persaudaraan dan tekad bersama dalam memperjuangkan dana bagi hasil dari sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan.
Sebagaimana telah disepakati dalam Komitmen Bersama pada Rapat Koordinasi Gubernur bertajuk Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Alam untuk Menggali Potensi Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Guna Penguatan Fiskal Daerah yang digelar di Balikpapan pada 9 Juli 2025 lalu, forum itu menjadi momentum penting untuk memperkuat langkah-langkah nyata menuju keadilan fiskal bagi daerah-daerah penghasil di Kalimantan.
Turut hadir dalam kegiatan itu, Ketua Komisi Kejaksaan RI Fujiono Suandi, Wakil Gubernur H Edy Pratowo, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Gubernur dan Wakil Gubernur se-Kalimantan, Anggota DPD RI Agustin Teras Narang, Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Marthin Billa, Presiden Borneo Dayak Forum (BDF) Jeffrey G Kitingan, Sekretaris Jenderal DNC Duglas Alau Tayan, Sekjen BDF Agustinus. Komisaris Logistik PT KAI Fernando Dulin, Pengamat Transportasi Serawak Kennedy Paing Anak Sigon, Chairperson of KDCA Kinabalu Joana Kitingan, Wali Kota, Bupati dan Pj Kepala Daerah se-Kalteng, serta Delegasi dan peserta seminar dari Malaysia dari Sabah & Serawak, Brunei Darussalam, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan seluruh masyarakat Borneo. (hns1/red)