PALANGKA RAYA,humanusantara.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng), melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Kamis (14/8/2025), menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), di Hotel Best Western Batang Garing, Palangka Raya.
Kepala Bapperida Kalteng, yang juga Plt Sekda Kalteng Leonard S Ampung dalam sambutan sekaligus membuka FGD menyampaikan, Kalteng memiliki hutan tropis terbesar di Indonesia, sehingga memegang peran strategis dalam upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada sektor Forestry and Other Land Use (FOLU). Salah satu langkah yang ditempuh adalah melalui inisiatif REDD+.
“Dokumen Rencana Aksi REDD+ Yurisdiksi (Provinsi atau Sub Nasional) yang akan dirancang merupakan upaya strategis dan sistematis tidak hanya untuk mencapai target penurunan emisi, namun sekaligus menjadi upaya kita membuka peluang akses terhadap pendanaan karbon,” kata Leonard.
Ia menegaskan, menjaga kelestarian lingkungan tidak boleh dianggap sebagai hambatan pembangunan.
Sebaliknya, hal tersebut harus menjadi modal dasar dan sektor penopang bagi pembangunan berkelanjutan.
“Pembangunan ekonomi harus dapat sejalan dan beriringan dengan upaya konservasi,” ujarnya.
Disampaikan pula, FGD tersebut menjadi wadah untuk menghimpun informasi, saran dan masukan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta pihak terkait lainnya, khususnya terkait progres penyusunan rencana aksi yang sesuai dengan kebutuhan daerah sekaligus mendukung target nasional.
Melalui forum tersebut, ia berharap terbangun koordinasi dan sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan. Dengan demikian, Kalteng dapat mempercepat pemerataan manfaat ekonomi dari pengelolaan hutan berkelanjutan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Perekonomian, SDA dan Kerja Sama Bapperida Kalteng Yoyo, Tim Ahli Penyusunan Rencana Aksi REDD+, Perwakilan Damang 14 Kabupaten/Kota, Masyarakat Hukum Adat Yang Memiliki Hutan Adat, Perhutanan Sosial dan NGO/Mitra Pembangunan. (hns1/red)