PALANGKA RAYA,humanusantara.com – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat akan tetap berjalan secara adil dan merata, meskipun ada rencana pengurangan peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta Penerima Bantuan Iuran dari Pemerintah Daerah (PB-Pemda).
Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini mengatakan, kebijakan itu tidak akan mengurangi hak warga untuk mendapatkan layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Prinsipnya, jangan sampai ada warga yang membutuhkan justru tidak terlayani,” tegasnya, Rabu (13/8/2025).
Menurutnya, langkah pengurangan peserta ini akan dilakukan dengan perencanaan matang dan berbasis data yang akurat. Pemerintah akan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi warga sebelum mengambil keputusan.
Rapat pembahasan yang digelar menghadirkan perwakilan BPJS Kesehatan, perangkat daerah dan pihak terkait lainnya. Forum itu bertujuan menyamakan persepsi, mencari solusi terbaik dan memastikan keberlanjutan program jaminan kesehatan.
“Semua pihak harus berkoordinasi dan bekerja sama agar keputusan yang diambil tepat sasaran, tidak menimbulkan kesenjangan layanan dan tetap berpihak kepada masyarakat,” ujar Zaini. (hns2/red)