KUALA KURUN,humanusantara.com – Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah (Kalteng) Rayaniatie Djangkan menekankan, pentingnya penyusunan program pembangunan yang berbasis data dan aspirasi nyata dari masyarakat.
Ia mengungkapkan, perencanaan yang matang dan realistis adalah fondasi utama keberhasilan pembangunan daerah.
Ia menilai, banyak program yang baik secara konsep, namun tidak selalu selaras dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Pemerintah daerah perlu fokus pada kebutuhan prioritas masyarakat. Setiap program yang dirancang hendaknya tidak hanya sesuai visi misi, namun juga berdampak langsung terhadap kualitas hidup warga,” ujarnya, Rabu (9/7/2025).
Rayaniatie juga menyoroti pentingnya pendekatan yang tidak sekadar bersifat administratif, tetapi juga substantif, menyentuh pada persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi warga, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur dasar serta peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal.
Ia juga mengingatkan agar seluruh pelaksanaan program prioritas daerah harus mempertimbangkan dua aspek krusial, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kapasitas fiskal daerah.
Menurutnya, jika pembangunan tidak mempertimbangkan kemampuan lingkungan serta kapasitas keuangan daerah, maka risiko kerusakan lingkungan dan ketidaksinambungan program menjadi sangat tinggi.
“Tanpa memperhatikan dua hal tersebut, keberlanjutan pembangunan akan sulit terjaga. Maka dari itu, setiap program harus dirancang secara realistis dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dikatakan, berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk deforestasi dan krisis air bersih di beberapa wilayah desa, merupakan contoh nyata lemahnya kontrol terhadap daya dukung lingkungan.
Sementara dari sisi fiskal, Rayaniatie menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan penghindaran program yang terlalu ambisius namun tidak relevan dengan kemampuan keuangan daerah.
Keberhasilan pembangunan bukan hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan program di lapangan. Oleh sebab itu, ia mendorong agar koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diperkuat.
“Saya berharap agar koordinasi lintas perangkat daerah terus diperkuat, sehingga pelaksanaan program pembangunan berjalan efisien, transparan, dan akuntabel,” imbuhnya.
Menurutnya, salah satu persoalan klasik dalam pemerintahan daerah adalah tumpang tindih program dan lemahnya sinkronisasi antarinstansi, yang akhirnya berdampak pada keterlambatan dan inefisiensi penggunaan anggaran.
Rayaniatie juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah agar mampu menerjemahkan rencana pembangunan dalam bentuk program yang terukur, serta memiliki indikator keberhasilan yang jelas.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, mulai dari musyawarah desa hingga forum konsultasi publik di tingkat kabupaten.
Menurutnya, suara masyarakat harus menjadi kompas utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.
“Partisipasi warga bukan hanya formalitas, tapi bagian dari upaya menciptakan pembangunan yang inklusif dan berpihak pada kebutuhan riil di lapangan,” tukasnya.
Selain itu, ia juga menegaskan komitmennya dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan di kabupaten itu.
Pengawasan dari DPRD adalah bagian penting dari sistem checks and balances yang menjamin pembangunan berjalan sesuai jalurnya.
Ia berharap seluruh elemen pemerintah daerah dapat membangun budaya kerja yang terbuka terhadap kritik dan masukan, demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada hasil.
“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang digunakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (hns1/red)