PALANGKA RAYA,humanusantara.com – Jajaran DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), menyoroti belum optimalnya sektor pariwisata. Pasalnya, banyak potensi pariwisata di daerah itu yang belum tergali maksimal, sehingga belum membawa dampak signifikan terhadap pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan, Ketua Komisi III DPRD Kalteng H Sugiyarto, kepada wartawan beberapa waktu lalu. Ia menyoroti belum optimalnya pengelolaan sektor pariwisata di Bumi Tambun Bungai.
Menurutnya, potensi wisata yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota seharusnya bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah jika digarap dengan serius.
“Peluang-peluang yang ada seharusnya bisa lebih digali, misalnya wisata alam dan wisata religi yang potensial dikembangkan. Semua itu perlu ditingkatkan dan dikaitkan dengan momen-momen tertentu agar menarik minat wisatawan,” kata Sugiyarto.
Ia mencontohkan kawasan wisata Tanjung Puting yang telah dikenal hingga ke mancanegara.
Namun, banyak wisatawan asing yang mencari destinasi lanjutan setelah mengunjungi tempat tersebut.
Hal itu menurut dia merupakan peluang yang harus dimanfaatkan pemerintah daerah.
“Wisatawan dari Tanjung Puting ada yang diarahkan ke Sukamara atau Lamandau. Di Lamandau misalnya sudah ada wisata budaya pedalaman yang mulai dikembangkan meskipun masih memerlukan tambahan sarana dan prasarana,” ujarnya.
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu, juga mendorong agar daerah-daerah lain seperti Sukamara, Lamandau dan Ujung Pandaran di Kotawaringin Timur (Kotim) juga dikembangkan secara terpadu.
Dengan promosi dan perbaikan infrastruktur yang tepat, kawasan-kawasan tersebut dapat menjadi destinasi unggulan baru bagi daerah.
Ia menekankan pentingnya peran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dalam membangun sinergi antarlembaga.
Menurutnya, pengembangan pariwisata bukan hanya tanggung jawab Dinas Pariwisata, tetapi juga membutuhkan keterlibatan dinas lain seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
“Kalau semua Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) bergerak sesuai peran masing-masing, misalnya pembangunan jalan diarahkan untuk menunjang daerah wisata, maka hasilnya akan lebih maksimal. Tapi kalau hanya dibebankan kepada Dinas Pariwisata saja, jelas tidak mungkin bisa berjalan,” demikian Sugiyarto. (hns1/red)