PALANGKA RAYA,humanusantara.com – Jajaran Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), yang membidangi hukum, pemerintahan dan keuangan, mendorong pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang berkualitas.
Menurut Anggota Komisi I DPRD Kalteng Purdiono, tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance harus menjadi perhatian serius dari pemerintah.
Pihaknya dari Komisi I mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sistem birokrasi yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dikatakan, pemerintahan yang berkualitas harus dimulai dari sistem yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan terbuka terhadap pengawasan.
“Pengambilan keputusan dalam birokrasi harus memiliki dasar yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Tata kelola pemerintahan yang lemah hanya akan membuka celah bagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat,” kata Purdiono kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).
Politisi Partai Golkar itu juga mengatakan, setiap kebijakan publik wajib diletakkan di atas prinsip keterbukaan dan tanggung jawab.
“Supermasi hukum juga sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan, penegakan hukum yang adil dan menyeluruh menjadi pondasi utama dalam membangun kepercayaan rakyat,” tegasnya.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) I, meliputi Kabupaten Murung Raya (Mura), Barito Utara (Barut), Barito Timur (Bartim) dan Barito Selatan (Barsel) itu juga menegaskan, semua orang harus tunduk kepada aturan hukum, baik penjabat sebagai pelaksanana perintahan.
“Ini penting untuk mencegah penyimpangan dan menjamin keadilan,” tuturnya.
Dalam upaya modernisasi, Purdiono mendorong penggunaan teknologi informasi sebagai bagian integral dari reformasi birokrasi.
Menurutnya, sistem digital yang terbuka akan memperkuat kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan.
“Digitalisasi bukan sekadar tren, tapi kebutuhan. Ini akan mempermudah akses informasi dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” urainya.
Ia berharap, komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat terciptanya pemerintahan yang bersih, efisien dan berpihak pada rakyat.
“Good governance bukan slogan semata, tapi harus jadi semangat bersama untuk membangun Bumi Tambun Bungai yang lebih baik, lebih maju, dan tentunya harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Purdiono. (hns1/red)