PALANGKA RAYA, humanusantara.com – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya diminta memperkuat sistem pengawasan guna mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Pemko harus segera mengambil langkah konkret untuk membangun birokrasi yang bersih dan profesional, termasuk memperketat pengawasan terhadap seluruh sektor pelayanan publik,” kata Ketua Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hj. Mukarramah, belum lama ini.
Ia menegaskan bahwa sistem pengawasan yang kuat dapat mencegah praktik korupsi, pungutan liar, serta penyalahgunaan wewenang secara efektif. Selain itu, Pemko juga harus meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pelatihan regulasi antikorupsi sebagai prioritas.
Mukarramah juga mendorong Pemko untuk bersinergi dengan berbagai instansi pengawas, baik di tingkat daerah maupun pusat. Menurutnya, kolaborasi ini penting agar setiap kebijakan yang diterapkan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.
“Dengan mengelola anggaran secara transparan dan menerapkan sistem perizinan bebas pungli, Pemko dapat memastikan masyarakat memperoleh haknya tanpa harus mengalami prosedur yang berbelit,” jelasnya. (hns2/red)