Ini Saran DPRD Kalteng Tingkatkan PAD

PALANGKA RAYA,humanusantara.com – Jajaran DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong pengembangan sektor pariwisata, untuk menopang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Hj Siti Nafsiah mengungkapkan, sejumlah wilayah perkotaan di provinsi ini, masih minim objek wisata yang dapat dikembangkan.

Menurut Wakil Rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) I, meliptu Kabupaten Katingan, Gunung Mas (Gumas) dan Kota Palangka Raya itu, keberadaan tempat wisata yang terbatas sangat mempengaruhi potensi PAD yang dapat diperoleh melalui sektor pariwisata.

“Banyak daerah perkotaan di Kalteng yang memiliki potensi alam dan budaya yang kaya, tetapi belum maksimal dikembangkan sebagai destinasi wisata. Padahal, sektor pariwisata ini sangat potensial untuk mendongkrak PAD,” kata Nafsiah, Selasa (18/2/2025).

Srikandi Partai Golkar itu juga mengatakan, pengembangan objek wisata yang terkelola dengan baik tidak hanya akan meningkatkan ekonomi lokal, tetapi juga memperkenalkan Kalteng lebih luas kepada wisatawan domestik dan mancanegara.

“Pengembangan objek wisata harus menjadi prioritas, karena selain untuk peningkatan PAD, hal ini juga berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” ujar mantan Ketua Komisi III DPRD Kalteng tersebut.

Nafsiah juga mengungkapkan, salah satu daerah yang berpotensi untuk dikembangkan adalah wilayah-wilayah yang memiliki keindahan alam seperti danau, hutan, dan kawasan adat. Dengan pengelolaan yang tepat, kawasan tersebut dapat menjadi daya tarik wisata yang menarik minat pengunjung.

“Kami di Komisi II akan terus mendorong pemerintah provinsi maupun Kabupaten untuk meningkatkan fasilitas dan infrastruktur pendukung yang memadai di area wisata,” tukasnya.

Ia juga menyarankan agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam berkolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat untuk mengembangkan sektor pariwisata.

“Kolaborasi ini penting agar pengembangan pariwisata tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan keahlian dalam sektor ini,” demikan kata Nafsiah. (hns1/red)

 

Comments (0)
Add Comment